KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 23/KEP/M.PAN/4/2001-07-26
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS
DAN ANGKA KREDITNYA
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perbaikan gizi, diperlukan adanya Pegawai negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai nutrisionis untuk melaksanakan perbaikan gizi masyarakat secara professional.
b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme nutrisionis, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
13. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
Memperhatikan :
1. Usul Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 67a/Menkes-Kesos/II/2001 tanggal 31 Januari 2001.
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-14/V.4-28/28 tanggal 27 Pebruari 2001.
Memutuskan :
Menetapkan :
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Nutrisionis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit.
2. Nutrisionis Terampil adalah Jabatan Fungsional Nutrisionis keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip, konsep, dan metode operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
3. Nutrisionis Ahli adalah Jabatan Fungsional Nutrisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta pemberian pengajaran dengan cara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.
4. Pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam bidang gizi, makanan dan dietetik yang tepat dalam kondisi sehat atau sakit serta melindungi masyarakat dari malpraktek di bidang gizi, makana dan dietetik.
5. Gizi adalah pengetahuan tentang makanan, mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh manusia serta keterkaitan makanan dengan kesehatan.
6. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, yang dimasak, diolah, tanpa dimasak/diolah yang dipergunakan untuk konsumsi manusia.
7. Dietetik adalah praktek dan penerapan ilmu dan seni pengaturan macam dan jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, kebutuhan gizi dan social ekonomi klien.
8. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Nutrisionis dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Nutrisionis.
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Nutrisionis.
BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 2
Jabatan Fungsional Nutrisionis termasuk dalam Rumpun Kesehatan.
Pasal 3
(1) Nutrisionis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial atau instansi di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteran Sosial.
(2) Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 4
Tugas pokok Nutrisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.
BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 5
Unsur dan sub unsure kegiatan Nutrisionis yang dinilai angka kreditnya terdiri dari :
1. Pendidikan, meliputi :
a. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang gizi atau makanan dan dietetik serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan gizi, makanan dan dietetik meliputi :
a. Mempersiapkan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
b. Melaksanakan pengamatan masalah gizi, makanan dan dietetik;
c. Menyiapkan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik;
d. Melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
e. Memantau pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
f. Melakukan evaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
3. Pengembangan profesi, meliputi :
a. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang gizi, makanan dan dietetik/kesehatan terkait;
b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang gizi, makanan dan dietetik;
c. Memberikan bimbingan teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
d. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
e. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
f. Merumuskan sistem pelayanan gizi, makanan atau dietetik yang paling tepat dan mutakhir;
g. Membuat buku standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik
4. Penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik, meliputi :
a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
b. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
c. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang gizi, makanan dan dietetik serta kesehatan terkait;
d. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Nutrisionis;
e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
f. Mendapat penghargaan / tanda jasa.
BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 6
(1) Jabatan Nutrisionis terdiri dari Nutrisionis Terampil dan Nutrisionis Ahli.
(2) Jenjang Jabatan Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
a. Nutrisionis Terampil, terdiri dari :
1. Nutrisionis Pelaksana;
2. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan;
3. Nutisionis Penyetia.
b. Nutrisionis Ahli, terdiri dari :
1. Nutrisionis Pertama;
2. Nutrisionis Muda;
3. Nutrisionis Madya;
(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Nutrisionis Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
a. Nutrisionis Pelaksana :
1. Pengatur, golongan ruang II/c.
2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan :
1. Penata Muda, golongan ruang III/a
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
c. Nutrisionis Penyelia :
1. Penata, golongan ruang III/c
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Nutrisionis Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
a. Nutrisionis Pertama :
1. Penata Muda, golongan ruang III/a
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
b. Nutrisionis Muda :
1. Penata, golongan ruang III/c
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
c. Nutrisionis Madya :
1. Pembina, golongan ruang IV/a
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
Pasal 7
(1) Rincian kegiatan Nutrisionis Terampil adalah sebagai berikut :
a. Nutrisionis Pelaksana :
1. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana tahunan;
2. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana 3 bulanan;
3. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana bulanan;
4. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana harian;
5. Mengumpulkan data dan literature dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
6. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
7. Mengumpulkan data dalamrangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
8. Mengumpulkan data untuk pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik secara sekunder;
9. Mengumpulkan data anak balita, bumil dan buteki untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang;
10. Mengumpulkan data makanan-kelompok sasaran setempat untuk penilaian mutu gizi, makanan dan dietetik;
11. Memeriksa dan menerima bahan materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
12. Menyimpan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
13. Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan sarana harian;
14. Menyalurkan bahan, materi pangan, peralatan, dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara harian/mingguan;
15. Memeriksa ruang penyimpanan makanan, secara harian (tiap 10 harian);
16. Melakukan pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), umur di unit atau wialyah kerja secara bulanan bagi anak balita;
17. Melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara 4 bulanan bagi anak sekolah SD;
18. Melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja sesuai kebutuhan;
19. Melakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di unit atau wilayah kerja;
20. Melakukan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan;
21. Melakukan anamnese diet klien (food frekwensi dan rata-rata contoh hidangan);
22. Melakukan recall makanan 24 jam lewat bagi klien;
23. Melakukan perhitungan kandungan gizi makanan klien;
24. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran BB, TB, umur;
25. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran IMT;
26. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran LILA;
27. Mencatat dan melaporkan anamnese diet;
28. Menyediakan makanan tambahan untuk balita atau penyuluhan gizi;
29. Menyediakan makanan biasa tambahan;
30. Menyediakan kapsul vitamin A;
31. Menyediakan kapsul Yodium;
32. Menyediakan preparat besi;
33. Menyediakan obat gizi;
34. Melakukan pencatatan harian, penyediaan makanan biasa;
35. Melakukan pencatatan harian, penyediaan diet sederhana;
36. Memantau diet klien selama dirawat;
37. Memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN (jumlah balita yang ada/terdaftar, jumlah balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat, jumlah balita yang ditimbang, jumlah balita yang naik timbangannya) secara bulanan pada posyandu;
38. Memantau kegiatan PMT Balita, anak sekolah dan bumil meliputi sasaran, status gizi dan SKDN terhadap macam/jumlah PMT;
39. Memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di Rumah Sakit (RS) dan masyarakat secara bulanan;
40. Memantau pelayanan penyelenggaraan diet di RS dan institusi lain secara harian;
41. Memantau penggunaan bahan makanan secara harian;
42. Memantau penggunaan bahan makanan secara mingguan/sepuluh harian,
b. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan:
1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
3. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana tahunan;
4. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana triwulan;
5. Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana bulanan;
6. Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
7. Mengolah data dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
8. Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi untuk menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
9. Mengolah data menurut standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
10. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, dietetik individu;
11. Menyiapkan sasaran pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
12. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
13. Mengumpulkan data untuk melakukan pengamatan primer (per 10 jenis)
14. Mengolah data dengan tabulasi untuk melakukan pengamatan masalah keadaan gizi, makanan dan dietetik;
15. Menyiapkan bahan materi pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk petugas gizi pada kelompok sasaran tertentu;
16. Mengumpulkan data biokimia gizi sesuai kelompok sasaran tertentu;
17. Mengumpulkan data dasar calon kader gizi bagi keperluan pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk kader;
18. Menyiapkan kegiatan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
19. Menetapkan pelaksanaan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
20. Menyiapkan pertemuan lintas program dan lintas sector + C50;
21. Melakukan pelatihan bagi pelaksana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
22. Menyusun kebutuhan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
23. Menyediakan bahan, materi pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
24. Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan secara bulanan;
25. Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara bulanan;
26. Memeriksa ruang penyimpanan secara mingguan;
27. Melakukan pengukuran terhadap TB, BB, umur bagi anak sekolah / SLTP di unit atau wilayah kerja secara triwulan;
28. Melakukan pengukuran terhadap TB, Anak Baru Sekolah (ABS) secara tahunan;
29. Melakukan pengukuran tahunan terhadap IMT;
30. Melakukan pengukuran terhadap IMT pada orang dewasa di unit atau wilayah kerja secara tahunan;
31. Mengumpulkan data pola konsumsi makanan tiap 20 RT di unit atau wilayah kerja secara tahunan;
32. Mencatat dan melaporkan hasil pengukuran palpasi;
33. Mencatat dan melaporkan hasil pengumpulan data pola konsumsi makanan;
34. Mencatat dan melaporkan hasil pengumpulan data anemi gizi besi;
35. Menyediakan makanan tambahan bagi anak sekolah atau pemulihan gizi;
36. Menyediakan makanan tambahan bagi bumil dan buteki;
37. Melakukan konsultasi gizi umum karena gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemi Gizi Besi (AGB), Kekurangan Energi Protein (KEP), dan Kekurangan Vitamin A (KVA);
38. Melakukan konsultasi diet sederhana sesuai standar;
39. Melakukan pencatatan harian, penyediaan Program Makanan Tambahan I (PMT I) bagi balita, anak sekolah, bumil;
40. Melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan diet khusus;
41. Melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan makanan cair;
42. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan biasa;
43. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet sederhana;
44. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet sesuai standar;
45. Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN secara triwulan bagi SLTP/SLTA;
46. Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat desa meliputi sasaran, status gizi dan SKDN secara empat bulanan bagi SD/MI;
47. memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran LILA, IMT, palpasi meliputi deteksi Vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, dan standar gizi secara triwulanan;
48. Memantau pelaksanaan kegiatan distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium/pil besi/kapsul Vit.A, obat gizi secara triwulanan;
49. Memantau pelaksanaan penyuluhan gizi meliputi sasaran, macam dan jumlah penyuluhan sarana secara triwulanan;
50. Memantau jumlah kader/pelaksana gizi, makanan dn dietetik secara triwulanan;
51. Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di tingkat desa, kecamatan;
52. Memantau pelayanan penyelenggaraan diet di RS atau di institusi lain secara mingguan/10 harian;
53. Memantau bulanan mutu diet dan PMT;
54. Mengevaluasi di bidang layanan gizi, makanan dan dietetik hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara deskriptif;
55. Mengevaluasi hasil kegiatan di bidang layanan gizi, makanan dan dietetik terhadap PMT balita.
c. Nutrisionis Penyelia :
1. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana tahunan;
3. Mengolah pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana triwulan;
4. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana bulanan;
5. Menganalisis data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana harian;
6. Menyusun rancangan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana harian;
7. Mengolah data dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun pedoman gizi, makann dan dietetik;
8. Mengolah data dengan menggunakan standar khusus dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
9. Mengolah data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi dan dietetik;
10. Mengolah data untuk melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
11. Melaksanakan uji coba untuk melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar/peraturan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
12. Mengolah data untuk menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
13. Mengolah data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang;
14. Mengumpulkan data kebutuhan pelatihan gizi, makanan dan dietetika meliputi sumberdaya manusia, dana dan teknologi;
15. Mengumpulkan data tentang pelaksanaaan posyandu, konsumsi gizi, KMS balita, SKDN, Balok SKDN, bahan pangan setempat untuk keperluan penyusunan dan pengembangan resep makanan PMT, penyuluhan dan pemulihan;
16. Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan makanan secara triwulan;
17. Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara triwulan;
18. Memeriksa ruang penyimpanan makanan secara bulanan;
19. Melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara tiga tahunan;
20. Menyediakan diet khusus;
21. Menyediakan makanan cair khusus;
22. Menyediakan diet standar khusus;
23. Melakukan konsultasi gizi khusus : balita, buteki, remaja dan usia;
24. Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran TB, BB, umur;
25. Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran LILA;
26. Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran IMT;
27. Melakukan pengawsan pada hasil anamnese diet;
28. Melakukan pengawasan pada recall makanan 24 jam yang lalu;
29. Melakukan pengawasan pada konsultasi gizi umum;
30. Melakukan pengawasan pada konsultasi diet sederhana;
31. Melakukan pencatatan harian untuk penyediaan diet standar khusus;
32. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan PMT I, Balita, Anak Balita, Bumil;
33. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet khusus;
34. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan cair;
35. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet standar khusus;
36. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 1 komplikasi;
37. Mengumpulkan data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
38. Memantau pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan diet di RS atau di Instansi lain secara bulanan;
39. Memantau pelayanan penggunaan bahan makanan secara bulanan;
40. Memantau konsultasi diet secara sederhana meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
41. Memantau penyuluhan gizi umum meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
(2) Rincian kegiatan Nutrisionis Ahli adalah sebagai berikut :
a. Nutrisionis Pertama :
1. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana tahunan;
3. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana triwulan;
4. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka menyusun rencana bulanan;
5. Menganalisis data dalam rangka menyusun juklak/juknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
6. Menganalisis data secara deskriptif dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
7. Menganalisis data secara standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
8. Menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik pada penyakit tanpa komplikasi;
9. Menganalisis data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, makanan dan dietetik individu;
10. Menganalisis uji coba studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman /standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
11. Melaksanakan studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman /standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
12. Menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan rancangan juklak/juknis/pedoman /standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
13. Menyusun proposal untuk menyusun instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
14. Melakukan uji coba instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
15. Menganalisis data pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik secara deskriptif;
16. Mengumpulkan data tentang sumberdaya untuk penanggulangan masalah di bidang gizi, amkanan dan dietetik;
17. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya untuk melaksanakan koordinasi kegiatan gizi, pemantauan dan penilaian kegiatan gizi, pembinaan kegiatan perbaikan gizi, makanan dan dietetik pada kegiatan kelompok sasaran tertentu, pencatatan dan pelaporan;
18. Melakukan pelatihan bagi pengelola institusi pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
19. Melakukan inventarisasi fisik bahan, materi, pangan, peralatan & sarana pelayanan gizi setiap triwulan;
20. Melakukan pengukuran palpasi di unit atau wilayah kerja tahunan;
21. Mengumpulkan data deteksi dini kekurangan vitamin A di unit atau wilayah kerja tahunan;
22. Mengumpulkan data prevalensi anemi gizi besi (AGB) di unit atau wilayah kerja tahunan;
23. Melakukan penilaian hasil pengumpulan data prevalensi anemi gizi besi;
24. Melakukan penilaian pemeriksaan penunjang meliputi laboratorium, klinik dll;
25. Melakukan konsultasi diet khusus dengan satu komplikasi;
26. Melakukan konsultasi diet KEP berat tanpa komplikasi;
27. Melakukan penyuluhan gizi/diet kelompok;
28. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan biasa;
29. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan khusus;
30. Melakukan pengawasan harian mutu makanan dan PMT meliputi standar porsi, standar bumbu, standar resep, standar menu, keamanan dan cita rasa;
31. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 2 (dua) komplikasi;
32. Melakukan penilaian diet klien dalam tim kerja pada kunjungan keliling;
33. Mengolah data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
34. Melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik terhadap penyakit tanpa komplikasi;
35. Melakukan rujukan tenaga dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
36. Memantau kegiatan pengukuran LILA, IMT, Palpasi, deteksi Vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, standar gizi di tingkat desa dan kecamatan secara tahunan;
37. Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau institusi lain secara bulanan;
38. Memantau konsultasi diet khusus, standar khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
39. Memantau penyuluhan gizi khusus, individu, kelompok meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
40. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan gzii terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara analitik;
41. Mengevaluasi hasil kegiatan PMT di desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan pada PMT anak sekolah;
42. Mengevaluasi hasil distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium, kapsul Vitamin A, pil besi, obat gizi di desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan;
43. Mengevaluasi hasil penyuluhan gizi umum dan khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah di akhir kegiatan;
44. Melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di kecamatan di akhir kegiatan.
(b) Nutrisionis Muda :
1. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana tahunan;
3. Menyusun rancangan rencana tahunan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
4. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana triwulanan;
5. Menyusun rancangan rencana triwulanan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
6. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana bulanan;
7. Menyusun rancangan rencana bulanan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
8. Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
9. Menganalisis data secara analitik dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
10. Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik tanpa komplikasi;
11. Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
12. Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
13. Menganalisis data dengan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
14. Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
15. Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
16. Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
17. Menyusun rancangan kenutuhan gizi, dietetik individu;
18. Menyusun laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
19. Menyajikan laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
20. Menyusun Term of Reference (TOR) pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
21. Menyajikan proposal penyusunan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
22. Menyusun rancangan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
23. Melakukan perbaikan rancangan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
24. Menganalisis data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik; secara analitik;
25. Melakukan identifikasi bentuk pelayanan gizi, makanan dan dietetik sesuai dengan kelompok sasaran;
26. Menyusun bentuk penanggulangan gizi, berdasarkan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran tertentu;
27. Melakukan pendekatan lintas program dan lintas sektor yang memiliki sumber daya;
28. Menghimpun sumber daya untuk penanggulangan gizi melalui pertemuan;
29. Melakukan pelatihan bagi instansi unti kerja terkait lintas program dan lintas sektor;
30. Melakukan penilaian hasil pengukuran BB, TB, umur sesuai standar;
31. Melakukan penilaian hasil pengukuran LILA sesuai standar;
32. Melakukan penilaian hasil IMT;
33. Melakukan penilaian pengumpulan data pola konsumsi sesuai juknis;
34. Melakukan penilaian palpasi sesuai standar;
35. Melakukan penilaian kekurangan Vitamin A sesuai standar;
36. Melakukan konsultasi diet khusus dengan dua komplikasi;
37. Melakukan konsulatsi diet KEP berat dengan satu komplikasi;
38. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan PMT I, balita, Anak Sekolah dan Bumil;
39. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan cair;
40. Melakukan pengawsan konsultasi gizi khusus;
41. Melakukan pengawasan konsultasi gizi/diet kelompok;
42. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan tiga komplikasi ;
43. Menganalisa pelaksanaan kegiatan layanan gizi, makanan dan dietetik aspek pengelolaan dan teknologi;
44. Menganalisa data hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
45. Menyusun laporan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
46. Melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
47. Menyusun laporan rujukan dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
48. Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau institusi lain secara triwulan;
49. Mengevaluasi hasil kegiatan PMT Ibu hamil (Bumil) di desa, kecamatan di tengah dan akhir kegiatan;
50. Mengevaluasi pelatihan pelaksanaan gizi, makanan dan dietetik meliputi macam, jumlah dan institusi di akhir kegiatan di desa dan di kecamatan;
51. Mengevaluasi satuan biaya diet terhadap standar pada akhir kegiatan;
52. Melakukan evaluasi kegiatan konsultasi diet pada akhir kegiatan;
(c) Nutrisionis Madya :
1. Menyusun rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
2. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
3. Menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
4. Menyajikan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
5. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
6. Menyajikan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
7. Menyempurnakan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
8. Menyajikan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
9. Menyempurnakan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
10. Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
11. Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
12. Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
13. Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
14. Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
15. Menyajikan rancangan standar di bidang gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
16. Menyempurnakan rancangan standar di bidang gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
17. Menyajikan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
18. Menyempurnakan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
19. Menyajikan TOR studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
20. Menetapkan pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
21. Menetapkan kelayakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
22. Menetapkan instrumen pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
23. Menyusun hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
24. Menyajikan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
25. Menyempurnakan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
26. Menetapkan prioritas penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
27. Membuat rancangan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
28. Menyusun urutan dan jadwal pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
29. Menghimpun dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada;
30. Melakukan konsultasi diet khusus dengan tiga komplikasi;
31. Melakukan konsultasi diet KEP berat dengan dua komplikasi;
32. Melakukan penyuluhan gizi bagi karyawan RS;
33. Melakukan pengawasan pada pengumpulan data pola konsumsi dan makanan;
34. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan diet standar khusus;
35. Melakukan pengawasan pada konsultasi diet standar khusus;
36. Menyusun prioritas jenis penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
37. Menyusun proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
38. Menyajikan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
39. Menyempurnakan penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
40. Menyajikan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
41. Menyempurnakan laporan penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
42. Mengevaluasi materi/bahan peralatan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di desa, kecamatan pada akhir tahun;
43. Mengevaluasi perangkat lunak kegiatan pelayanan gizi lapangan dan RS pada akhir tahun;
44. Mengevaluasi hasil penyuluhan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada akhir tahun;
45. Mengevaluasi hasil penyuluhan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada akhir tahun;
46. Menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS di akhir kegiatan;
47. Menyajikan evaluasi kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS;
48. Membuat laporan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS;
(3) Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
(4) Nutrisionis Pertama sampai dengan Nutrisionis Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelayanan gizi, makanan dan diatetik diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 8
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Nuttrisionis yang sesuai dengan jenjang jabatan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Nutrisionis yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 9
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:
1 . Nutrisionis yang mclaksanakan tugas pclayanan gizi, makanan dan dietetik di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
2. Nutrisionis yang melaksanakan tugas pelayanan gizi, makanan dan dietetik di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dan setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
Pasal 10
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalani memberikan angka kredit terdiri dari :
a. Unsur utama;
b. Unsur penunjang;
(2) Unsur utama terdiri dari :
a. Pendidikan;
b. Pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
c. Pengembangan profesi.
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Nutrisionis Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
b. Nutnisionis Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran H Keputusan ini.
Pasal 11
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeni Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Nutrisionis Terampil ada!ah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini,dan untuk Nutrisionis Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan:
a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dan unsur utama; dan
b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dan unsur penunjang.
(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Nutrisionis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang¬-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
(3) Nutrisionis yang telah mencapai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jahatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
(4) Nutrisionis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh pensen) dan jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dan kegiatan Nutrisionis.
(5) Nutrisionis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dan kegiatan unsur utama.
(6) Nutrisionis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dan kegiatan unsur utama.
Pasal 12
(1) Nutrisionis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang gizi, makanan dan dietetik, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dan 3 (tiga) orang.
BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 13
1) Penilaian prestasi kerja Nutrisionis oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara Nutrisionis yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan /pangkat setingkat lebih tinggi.
2) Penilaian prestasi kerja Nutrisionis dilakukan sekurang¬kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 14
1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Nutrisionis adalah:
a. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi
Nutrisionis Madya yang berada di lingkungan
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan
Instansi Pusat dan Daerah di luar Departemen Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial.
b. Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bagi Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama serta Nutrisionis Muda yang bekerja pada institusi pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
c. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama serta sampai dengan Nutrisionis Muda yang bekerja pada institusi pelayanan gizi, makanan dan dietetik di lingkungan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sos ial.
d. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama sampai dengan Nutrisionis Muda yang bekerja pada institusi pelayanan gizi, makanan dan dietetik di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama serta Nutrionis Muda yang bekerja pada institusi pelayanan gizi, makanan dan dietetik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
a. Tim Penilai Jabatan Nutrisionis Tingkat Pusat bagi Direktur Jenderal Bina Kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat
b. Tim Penilai Jabatan Nutrisionis Tingkat Direktorat bagi Direktur Gizi Masyarakat yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.
c. Tim Penilai Jabatan Nutrisionis tingkat Instansi bagi Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
d. Tim Penilai Jabatan Nutrisionis Tingkat Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
e. Tim Penilai Jabatan Nutrisionis Tingkat Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
Pasal 15
(1) Kenaggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat, Tim penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan masing¬masing oleh:
a. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk Tim Penilai Pusat.
b. Direktur Gizi Masyarakat untuk Tim Penilai Direktorat.
c. Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Tim Penilai Ins tansi.
d. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
(3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Nutrisionis dan pejabat lain di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menguasai bidang gizi, makanan dan dietetik dengan ketentuan:
a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Nutrisionis yang dinilai;
b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja Nutrisionis;
c. Dapat aktif melakukan penilaian.
(4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Instansi , Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun.
(5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatan berakhir;
(6) Apabila Tim Penilai Direktorat belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Nutrisionis dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat;
(7) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Nutrisionis dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat/Dinektorat/ Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
(8) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Nutrisionis dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat/Direktorat;
(9) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Nutnisionis dilaksanakan oleh Tim Penilai Propinsi/Direktorat.
Pasal 16
(1) Pegawai Negeni Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Instansi ,Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut—turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ikut dinilai, maka Ketua Tim
Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.
Pasal 17
Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai
Direktorat, Tim Penilai Instansi , Tim Penilai Propinsi, dan Tim
Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial.
Pasal 18
Usul penetapan angka kredit Nutrisionis diajukan oleh
1. Direktur Gizi Masyarakat, Pimpinan Unit Kerja, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk angka kredit Nutrisionis Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Intansi Pusat dan Daerah di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Pimpinan unit kcrja Nutrisionis kepada Direktur Gizi
Masyarakat untuk angka kredit Nutrisionis Pelaksana sampai
dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama sampai
Nutrisionis Muda yang berada di lingkungan Departemen
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Nutrisionis kepada Pimpinan Unit Kerja masing—niasing setingkat eselon II untuk angka kredit Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama serta Nutrisionis Muda yang bekerja pada institusi pelayanan gizi, makanan dan dietetik instansi masing-masing.
4. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama serta Nutrisionis Muda yang bekerja pada Institusi Pelayanan Gizi, Makanan dan Dietetik di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
5. Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Sub Bagian
Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Nutrisionis Pelaksana sampai dengan Nutrisionis Penyelia dan Nutrisionis Pertama serta Nutrisionis Muda yang bekerja pada Institusi Pelayanan Gizi, Makanan dan Dietetik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 19
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-¬undangan yang berlaku.
(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Nutrisionis yang bersangkutan.
BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEM BERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN
Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dan jabatan Nutrisionis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal 21
(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas pelayanan gizi, makanan dan dietetik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dan disesuaikan dalam jabatan Nutrisionis dengan ketentuan:
a. Untuk Nutrisionis Terampil harus memenuhi syarat:
1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Gizi;
2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang
IIc;dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang¬kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
b. Untuk Nutrisionis Ahli harus memenuhi syarat:
1. Benijazah serendah-rendahnya Sarjana (Si)! Diploma IV;
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang 111/a;
3. Setiap unsur peni!aian prestasi kerja sekurang-¬kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
a. Untuk Nutrisionis Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V Keputusan ini;
b. Untuk Nutrisionis Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Keputusan ini.
BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 22
:1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Nutrisionis, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
:2) Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan jabatan Nutrisionis didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 23
(1) Pegawai Negeni Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Nutrisionis Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut
a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Gizi;
b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c;
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Nutrisionis Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S 1)/Diploma IV Gizi;
b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
c. Setiap unsur penilaian penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Untuk menentukan jenjang jabatan Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dan pendidikan, pelayanan gizi, makanan dan dietetik, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Nutrisionis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pasal 24
/
(1) Pengangkatan Pegawai Negeni Sipil dan jabatan lain ke dalam jabatan Nutrisionis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2);
b. Memiliki pengalaman dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik sekunang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dan jabatan terakhir yang didudukinya.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Nutrisionis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
BABX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 25
Nutrisionis dibebaskan sementara dan jabatannya, apabila:
1 . Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
a. Nutrisionis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang 11/c sampai dengan Nutrisionis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
b. Nutrisionis Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Nutrisionis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
a. 10 (sepuluh) bagi Nutrisionis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
b. 20 (dua puluh) bagi Nutrisionis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Nutrisionis; atau
4. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
5. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeni Sipil dengan
tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; atau
6. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeni Sipil; atau
7. Cuti di luar tanggungan negara
Pasal 26
(1) Nutrisionis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
(2) Nutrisionis yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Nutrisionis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mnenetapkan angka kredit.
Pasal 27
Nutrisionis diberhentikan dan jabatannya apabila
1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 1, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dan jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
BAB XI
PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 28
Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Nutrisionis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pasal 29
Nutrisionis Terampil yang memperoleh gelar Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Nutrisionis Ahli apabila:
1. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan kualifikasi Jabatan Nutrisionis Ahli;
2. Telah memperoleh sertifikat penyesuaian dalam jabatan Nutrisionis Ahli.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 30
Petunjuk Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Pasal 31
Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali.
Pasal 32
Keputusan ini mulai benlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 4 April 2001
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PELAKSANA TUGAS,
Jumat, 05 Februari 2010
PERAN POSYANDU
POSYANDU SEBAGAI SARAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM USAHA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
Oleh : SUERWIN
I. PENDAHULUAN
1. Dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi
pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri,
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,
maka posyandu cukup strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya
manusia sejak dini perlu ditingkatkan pembinaannya.
2. Untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai pelayanan KB-Kesehatan
yang dikelola untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis
dari petugas perlu ditumbuh kembangkan perlu serta aktif masyarakat dalam
wadah LKMD.
3. Meningkatkan mutu pengelolaan Posyandu, perlu dimantapkan koordinasi dan
keterpaduan pembinaan disemua tingkatan pemerintah.
Ketiga petunjuk diatas adalah merupakan beberapa isi dari Inmendagri No.9
Tahun 1990 dan dapat kita artikan betapa pentingnya keberadaan Posyandu
ditengah-tengah masyarakat yang merupakan pusat kegiatan masyarakat, dimana
masyarakat sebagai pelaksana sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan serta
Keluarga Berencana. Disamping itu wahana ini juga dapat dimanfaatkan sebagai
sarana untuk tukar menukar informasi, pendapat dan pengalaman serta
bermusyawarah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi baik masalah
keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Sebagai dasar terbentuknya Posyandu
ialah bertitik tolak dari definisi ilmu Kesehatan Masyarakat menurut Winslow, yang
mana disebutkan bahwa diharapkan masyarakat itu berusia untuk dapat
menanggulangi kesehatannya sendiri. Seterusnya disebutkan pula bahwa terciptanya
kesehatan yang optimal bagi masyarakat ialah dengan adanya peran serta dari
masyarakat secara teratur' dan berkesinambungan. Dari penjelasan tersebut diatas
terlihat bahwa wadah yang paling tepat untuk peran serta masyarakat tersebut ialah
"Posyandu'"
II. POSYANDU
1. Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam
pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh
masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan
teknis dari petugas kesehatan dan keluarga. berencana yang mempunyai nilai
strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Yang dimaksud
dengan nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini
yaitu dalam peningkat mutu manusia masa yang akan datang dan akibat dari
proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3 intervensi yaitu :
1. Pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk
menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai
usia balita.
2. Pembinaan perkembangan anak (Child Development) yang ditujukan untuk
membina tumbuh/kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental
sehingga siap menjadi tenaga kerja tangguh.
3. Pembinaan kemampuan kerja (Employment) yang dimaksud untuk
memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan
bangsa dan negara.
Intervensi 1 dan 2 dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan sedikit
bantuan dan pengarahan dari petugas penyelenggara dan pengembangan Posyandu
merupakan strategi yang tepat untuk intervensi ini. Intervensi ke 3 perlu
dipersiapkan dengan memperhatikan aspek-aspek Poleksesbud.
2. Dasar Pelaksanaan :
Surat Keputusan Bersama: Mendagri/Menkes/BKKBN. Masing-masing No.23
tahun 1985. 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, 1I2/HK-011/ A/1985 tentang
penyelenggaraan Posyandu yaitu :
1. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk menyelenggarakan
Posyandu dalam lingkup LKMD dan PKK.
2. Mengembangkan peran serta masyarakat dalarn meningkatkan fungsi
Posyandu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program
– program pembangunan masyarakat desa
3. Meningkatkan fungsi dan peranan LKMD PKK dan mengutamakan
peranan kader pembangunan.
4. Melaksanakan pembentukan Posyandu di wilayah/di daerah masing-
masing dari melaksanakan pelayanan paripurna sesuai petunjuk
Depkes dan BKKBN.
5. Undang-undang no. 23 tahun 1992 pasal 66 , dana sehat sebagai cara
penyelenggaraan dan pengelolaan pemeliharaan kesehatan secara
paripurna.
3. Tujuan penyelenggara Posyandu.
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu
Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB Berta kegiatan lainnya
yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera,
Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga
Sejahtera.
4. Pengelola Posyandu.
a. Sesuai Inmendagri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan mutu
Posyandu ditingkat desa kelurahan sebagai berikut :
1. Penanggungjawab umum :
Ketua Umum LKMD (Kades/Lurah).
2. Penggungjawab operasional, Ketua I LKMD (Tokoh Masyarakat)
3. Ketua Pelaksana : Ketua II LKMD/Ketua Seksi 10 LKMD ( Ketua
Tim Penggerak PKK).
4. Sekretaris : Ketua Seksi 7 LKMD
5. Pelaksana: Kader PKK, yang dibantu Petugas KB-Kes.
b. Pokjanal Posyandu
Pokjanal posyandu yang dibentuk disemua tingkatan pemerintahan terdiri dari
unsur Instansi dan Lembaga terkait secara langsung dalam pembinaan Posyandu
yaitu :
1. Tingkat Propinsi :
2 Tingkat Kab/Kodya :
3 Tingkat Kecamatan :
- BKKBN
- PMD (Pembinaan Masyar3kat Desa)
- Bappeda
- Tim Penggerak PKK
- d.l.l
- Kantor Depkes/Kantor Dinkes
- BKKBN
- PMD
- Bappeda
- d.I.I
• Tingkat Pembina LKMD Kec ( puskesmas, Pembina
petugas Lapangan, KB, Kaur Bang (Kepala Urusan
Pembangunan)
• KPD (Kader Pembangunan Desa)
4 Pokjanal Posyandu bertugas :
• Menyiapkan data dan kelompok sasaran serta cakupan program.
• Menyiapkan kader.
• Menganalisis masalah dan menetapkan aIternatif pemecahan masalah.
• Menyusunan rencana.
• Melakukan pemantauan dan bimbingan.
• Menginformasikan masalah kepada instansi/lembaga terkait.
• Melaporkan kegiatan kepada Ketua Harian Tim Pembina LKMD.
5. Kegiatan Pokok Posyandu :
1. KIA
2. KB
3. lmunisasi.
4. Gizi.
5. Penggulangan Diare.
6. Pembentukan Posyandu.
a. Langkah – langkah pembentukan :
1) Pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan.
2) Survey mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan
teknis unsur kesehatan dan KB .
3) Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survey mawas diri,
sarana dan prasarana posyandu, biaya posyandu
4) Pemilihan kader Posyandu.
5) Pelatihan kader Posyandu.
6) Pembinaan.
b. Kriteria pembentukan Pos syandu.
Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai
sedangkan satu Posyandu melayani 100 balita.
c. Kriteria kader Posyandu :
1) Dapat membaca dan menulis.
2) Berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan.
3) Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.
4) Mempunyai waktu yang cukup.
5) Bertempat tinggal di wilayah Posyandu.
6) Berpenampilan ramah dan simpatik.
7) Diterima masyarakat setempat.
7. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.
a. Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh LKMD, Kader, Tim
Penggerak PKK Desa/Kelurahan serta petugas kesehatan dari KB. Pada hari
buka Posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 (lima) meja
yaitu :
Meja I : Pendaftaran.
Meja II
Meja III
Meja IV
Meja V
: Penimbangan
: Pengisian KMS
: Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS.
: Pelayanan KB Kes :
Imunisasi
Pemberian vitamin A Dosis Tinggi berupa
obat
tetes ke mulut tiap Februari dan Agustus.
Pembagian pil atau kondom
Pengobatan ringan.
Kosultasi KB-Kes.
Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan Meja V
merupakan meja pelayanan paramedis (Jurim, Bindes, perawat dan petugas
KB).
b. Sasaran Posyandu :
• Bayi/Balita.
• Ibu hamil/ibu menyusui.
• WUS dan PUS.
Peserta Posyandu mendapat pelayanan meliputi :
1) Kesehatan ibu dan anak :
• Pemberian pil tambah darah (ibu hamil)
• Pemberian vitamin A dosis tinggi ( bulan vitamin A pada bulan Februarii
dan Agustus)
• PMT
• lmunisasi.
• Penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan balita
melalui pertambahan berat badan setiap bulan. Keberhasilan program
terlihat melalui grafik pada kartu KMS setiap bulan.
2) Keluarga berencana, pembagian Pil KB dan Kondom.
3) Pemberian Oralit dan pengobatan.
4) Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai
permasalahan dilaksanakan oleh kader PKK melalui meja IV dengan
materi dasar dari KMS alita dan ibu hamil. Keberhasilan Posyandu
tergambar melalui cakupan SKDN
S : Semua baita diwilayah kerja Posyandu.
K : Semua balita yang memiliki KMS.
D : Balita yang ditimbang.
N : Balita yang naik berat badannya.
Keberhasilan Posyandu berdasarkan :
1 ) D
--- Baik/kurangnya peran serta masyarakat.
S
2) N
----- Berhasil tidaknyaProgram posyandu
D
Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh Kader PKK sedangkan meja
V merupakan meja pelayanan para medis (Jurim, Bindes, Perawat clan
Petugas KB)
c. Dana.
Dana pelaksanaan Posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui
gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa
lainnya serta sumbangan dari donatur yang tidak mengikat yang
dihimpunan melalui kegiatan Dana Sehat.
III SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
Sistem informasi Posyandu adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan
informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi
pengelola Posyandu. OLeh sebab itu Sistem Informasi Posyandu merupakan bagian
penting dari pembinaan Posyandu secara keseluruhan. Konkritnya, pembinaan akan
lebih terarah apabila di dasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan aktual.
Dengan kata lain pembinaan merupakan jalan keluar dari permasalahan yang
dihadapi karena didasarkan pada informasi yang tepat, baik dalam lingkup terbatas
maupun lingkup yang lebih luas.
Mekanisme Operagional SIP :
1) Penggung jawab Sistem Informasi Posyandu adalah Pokjanal Posyandu di
Propinsi dan Dati II di tingkat kecamatan adalah Tim Pembina
LKMD/Kelurahan berkoordinasi dengan LKMD Seksi 10.
2) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas tersediannya data dan informasi
Posyandu.
3) Pengumpul data dan informaosi adalah Tim Penggerak PKK dan LKMD dengan
menggunakan instrumen :
a. Catatan ibu hamil, kelahiran /kematian dan nifas oleh ketua kelompok
Dasa Wisma (kader PKK) .
b. Register bayi dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
c. Register anak balita dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
d. Register WUS- PUS alam wilayah ketiga Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
e. Register Ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
f. Data pengunjung petugas Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan
kematian ibu hamil melahirkan dan nifas.
g. Data hasil kegiatan Posyandu.
Catatan :
1. Instrumen/format SIP diatas oleh kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari
petugas kesehatan/PLKB
2. LKMD clan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam hal :
• Menghimpun Idata daJl informasi dari seluruh Posyandu yang ada dalam
wilayah desa/kelurahan.
• Menyimpulkan seluruh data dan informasi.
• Menyusun data dan informasi sebagai bahan pertemuan ditingkat kecamatan
(Rakorbang).
3. Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan (Puskesmas, PPLKB, Kaurbang) mengambil
data dari desa untuk dianalisis dan kemudian menjadi bahan rakor Posyandu di
tingkat kecamatan.
4. Hasil analisis digunakan sebagai bahan menyusunan rencana pembinaan.
Masalah-masalah yang dapat diatasi oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan segera
diambil langkah pemecahannya sedangkan yang tidak dapat dipecahkan
dilaporkan ke tingkat Kabupaten/Kotamadya sebagai bahan Rakorbang Tingkat ll.
IV. JENJANG POSYANDU MENURUT “KONSEP ARRIF” dikelompokkan
menjadi 4 :
1. Posyandu Pratama (warna merah) :
• belum mantap.
• kegiatan belum rutin.
• kader terbatas.
2. Posyandu Madya (warna kuning) :
• kegiatan lebih teratur
• Jumlah kader 5 orang
3. Posyandu Purnama (Warna hijau) :
• kegiatan sudah teratur.
• cakupan program/kegiatannya baik.
• jumlah kader 5 orang
• mempunyai program tambahan
4. Posyandu Mandiri (warna biru) :
• kegiatan secara terahir dan mantap
• cakupan program/kegiatan baik.
• memiliki Dana Sehat dan JPKM yang mantap.
Dari konsep diatas, dapat disimpulkan beberapa indikator sebagai penentu jenjang
antar strata Posyandu adalah :
1. Jumlah buka Posyandu pertahun.
2. Jumlah kader yang bertugas.
3. Cakupan kegiatan.
4. Program tambahan.
5. Dana sehat/JPKM.
Posyandu akan mencapai strata Posyandu Mandiri sangat tergantung kepada
kemampuan, keterampilan diiringi rasa memiliki serta tanggungjawab kader PKK,
LKMD sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemakai dari pendukung
Posyandu.
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA POSYANDU
DASAR
Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi
Kesehatan, pendidikan dan ekonomi merupakan tiga serangkai yang berpengaruh terhadap kualitas hidup sumberdaya manusia.
Upaya preventif dan promotif, pemberdayaan keluarga & masyarakat, salah satu prioritas dalam RPJM 2004 – 2009 Bidang Kesehatan
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
MASALAH YANG ADA DI POSYANDU
Peralatan yang tidak memadai.
Tidak memiliki tempat pelayanan yang layak dan pembinaan terhadap Posyandu masih belum merata.
Belum memiliki jumlah kader yang cukup bila dibandingkan dengan jumlah sasaran dan hanya 30% kader yang telah terlatih.
Kader belum mampu mandiri
Penghargaan terhadap kader masih rendah.
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN POSYANDU
1. Kebutuhan untuk mengembangkan kelembagaan
2. Kebutuhan untuk pengadaan sarana pelayanan
3. Kebutuhan untuk melestarikan tenaga / kader yang memberi pelayanan
4. Kebutuhan dana untuk operasional.
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
1. PERDA
2. SK Bupati - Camat - Kepala Desa
3. SE Bupati - Camat - Kepala Desa
4. Pokjanal Kabupaten - Kecamatan - Desa = Pembina
5. LPP di desa = Mendukung pendanaan masyarakat
6. BPD
7. TP - PKK = Desa - Dukuh - RW – RT
KEBUTUHAN SARANA
1. Sarana pelayanan kesehatan
1. Timbangan
- Tripot
- Keranjang timbang
- Timbangan bayi
2. KMS
- Buku KIA
- Register penimbangan
3. Paket pertolongan gizi
- Vit. A - Fe - Capsul beryodium
4. Vaksin
2. Sarana pelayanan penyuluhan
1. Buku Pegangan Kader
2. Lembar balik
3. Buku saku kader posyandu
4. Leaflet
5. Poster
6. Tas kader
7. Papan flipt chart, kertas, spidol, jepitan
8. APE
9. Spanduk, umbul-umbul
10. Tape, kaset, panggung boneka
11. Peralatan makan untuk PMT penyuluhan.
2. Sarana administrasi
1. Buku cacatan hasil kegiatan
2. Visualisasi data hasil kegiatan
3. Arsip laporan
4. Buku kegiatan kader posyan
4. Mebelair
1. Meja, kursi, tikar , dll
2. Ruangan, papan nama
3. MCK, halaman, Toga, pemanfaatan pekarangan lingkungan PHBS
5. Tempat pelayanan
6. Sarana pendukung ( lingkungan )
KEBUTUHAN UNTUK MELESTARIKAN TENAGA / KADER YANG MEMBERI PELAYANAN
1. Pelatihan dan refresing
2. Kontak antar kader
3. Pembinan pasca pelayanan oleh : Tim Pokjanal, Bidan di desa
4. Penghargaan yang bisa diberikan utk kader
- Bantuan transport
- Piagam penghargan
- Seragam
- Kartu sehat
- Bingkisan hari raya
- Koperasi simpan pinjam
V. PEMBINAAN KFSEJAHfERAAN KELUARGA
1. PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan
wanita sebagai motor penggerakan untuk membangun keluarga sebagai unit atau
kelompok terkecil dalam masyarakat dan bertujuan membantu pemerintah untuk
ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga
yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga yang dapat menikmati
keselamatan, ketenangan dan ketentraman hidup lahir dan bathin (keluarga
sejahtera).
2. Untuk terlaksanya kegiatan PKK, maka sesuai Keputusan Mendagri No. 28 tahun
1984 tanggal 4 April, disemua tingkatan pemerintahan dibentuk Tim penggerak
PKK dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
• Ketua, Wakil Ketua
• Sekretaris, Wakil Sekretaris.
• Bendara Wakil Bendahara
• Ketua Pokja I dan anggota
• Ketua Pokja II dan anggota.
• Ketua Pokja III dan anggota.
• Ketua Pokja IV dan anggota.
Sebagai Ketua disemua tingkatan dijabat secara funsional oleh istri Kepala
Pemerintahan Daerah setempat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan sedangkan
yang menjadi Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara clan anggota adalah dari tokoh
masyarakat setempat.
3. Program P.K.K.
Dalam melaksanakan kegiatan Tim Penggerak PKK memiliki 10 program pokok
PKK sebagai berikut :
1. Penghayatan dan l Pengamanan Pancasila.
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang.
5. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan.
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
9. Kelestarian lingkungan hidup.
10. Perencanaan sehat.
Program tersebut bukan urut-urutan tetapi program yang satu terkait dengan
program yang lain dan setiap program dapat berkembang sesuai kemajuan
perkembangan pembangunan daerah setempat sehingga 10 program pokok
dapat menjadi berbagai kegiatan.
4. Sepuluh (10) program pokok PKK tertuang ke dalam 4 (empat) kelompok kerja
(Pokja) yaitu :
1. Kelompok kerja I (Pokja I) membidangi :
• Penghayatan Pengamalan Pancasila
• Gotong royong.
2. Kelompok Kerja (Pokja II) membidangi
• Pendidikan dan keterampilan.
• Pengembangan kehidupan berkoperasi.
3. Kelompok Kerja (Pokja I) membidangi :
• Sandang
• Pangan
• Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
4. Kelompok KerjaIV (Pokja IV) membidangi :
• Kesehatan.
• Kelestarian lingkungan hidup.
• Perencanaan sehat.
Secara khusus Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan posyandu bersama dengan kader PKK khusus Posyandu serta LKMD
seksi7.
Damping adanya Tim Penggerak PKK DesaIKelurahan terdapat pula kelompok
PKK didusun/lingkungan dan kelompok Dasa Wisma terdiri dari 10 s/d 20 Kepala
Keluarga yang ketuanya diangkat dari salah seorang dari 10 atau 20 KK tersebut
yang bertugas dalam melaksanakan dan membina kegiatan program Pokok PKK dan
pengembangannya dicatat dalam 3 (tiga) buku catatan ketua Kelompok Dasa
Wisma yaitu :
1. Buku catatan keluarga mencatat data keluarga secara lengkap.
2. Buku catatan kegiatan keluarga mencatat kegiatan kehidupan keluarga.
3. Buku catatan kelahiran dan kamatian bayi, ibu hamil, ibu meneteki (buteki) dan
ibu nifas.
Ketiga buku catalan kelompok Dasa Wisma merupakan salah satu format SIP.
VI. LKMD
LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang merupakan wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu
Kepdes/Lurah dan memiliki 10 seksi dimana yang berhubungan langsung dengan
KB-Kes, Posyandu adalah seksi ke 7 (seksi kesehatan, kependudukan dan
Keluarga Berencana), selain itu adalah seksi ke 10 (seksi PKK dengan 10
program Pokok PKK, dimana antara lain dari 10 program pokok PKK adalah
program 7 yaitu kesehatan yang bertanggung jawab terhadap operasional adalah
Ketua I LKMD sedangkan pelaksana (operasional) adalah Ketua II LKMD (Ketua
Tim Penggerak PKK). Dengan demikian kegiatan Posyandu berada dalarn lingkup
LKMD dan PKK juga merupakan salah satu seksi dalam LKMD yaitu seksi ke 10.
Keberhasilan Posyandu merupakan cermin pre stasi LKMD melalui D/S (peran
serta masyarakat) sedangkan keberhasilan program tergambar melalui N/D
daalm balok SKDN.
VII. KESIMPULAN.
1. Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu yang mengandung
makna: uatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan
masyarakat oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk
pengembangan sumber daya manusia sejak dini.
2. Tujuan Posyandu untuk menurunkan AKB/AKI, membudayakan NKKBS dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kegiatan KB-Kes
serta kegiatan pembangunan lainnya untuk mencapai keluafga sejahtera .
3. Kegiatan Pokok Posyandu mencakup Program KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan
Penanggulangan Diare.
4. SIP (Sistem Informasi Posyandu) adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan
informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi
pengelola Posyandu.
5. Posyandu mandiri merupakan Posyandu percontohan terbaik dengan ciri sebagai
berikut :
• Kegiatan secara teratur dan mantap.
• Cakupan program/kegiatan baik.
• Mempunyai program tambahan.
• Memiliki dana sehat dan JPKM yang mantap.
LKMD dan PKK merupakan lembaga masyarakat yang merupakan wadah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi Kades/lurah untuk tercapainya
masyarakat sehat dan sejahtera
KEPUSTAKAAN
Anas, Syarial R, Pelaksanan Posyandu di Tingkat II Kotamadya Medan, disajikan
pada "Temu Karya LKMD Propinsi Sumatera Utara", Medan, 1998.
Departemen Dalam Negeri: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 0 Tahun 1990.
Tentang Peningkatan Pembinaan mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
Jakarta, 1990.
Eacang, I, Ilmu kesehatan Masyarakat, Bandung, Penerbit Alumni,1986.
Kanwil Depkes RI Propinssi Sumatera Utara: Mekanisme Operasional Sistem
Informasi Posyandu (SIP), disajikan pada Temu Karya Tim Pembina LKMD,
Tingkat Propinsi Sumatera Utara, Dalam Rangka Peningkatan Mutu Posyandu
Pada Tanggal 5-6 Desember 1996 di Bina Graha Pemdasu Medan, Medan 1996.
Tim Pengerak PKK Pusat dan Direktorat Jendral PMD : Posyandu dan
Perkembangan, Jakarta,1993.
Tim Penggerak PKK Pusat : Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional IV PKK, 11-14
Februari di Jakarta, Jakarta, 1993.
Tim Pengerak PKK Pusat: Hasil Rumusan Lokakarya Nasional Peningkatan Mutu
Posyandu di Jakarta, 30 Oktober -1 Nopember 1996, Jakarta, 1996.
9
DALAM USAHA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
Oleh : SUERWIN
I. PENDAHULUAN
1. Dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi
pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri,
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,
maka posyandu cukup strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya
manusia sejak dini perlu ditingkatkan pembinaannya.
2. Untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai pelayanan KB-Kesehatan
yang dikelola untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis
dari petugas perlu ditumbuh kembangkan perlu serta aktif masyarakat dalam
wadah LKMD.
3. Meningkatkan mutu pengelolaan Posyandu, perlu dimantapkan koordinasi dan
keterpaduan pembinaan disemua tingkatan pemerintah.
Ketiga petunjuk diatas adalah merupakan beberapa isi dari Inmendagri No.9
Tahun 1990 dan dapat kita artikan betapa pentingnya keberadaan Posyandu
ditengah-tengah masyarakat yang merupakan pusat kegiatan masyarakat, dimana
masyarakat sebagai pelaksana sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan serta
Keluarga Berencana. Disamping itu wahana ini juga dapat dimanfaatkan sebagai
sarana untuk tukar menukar informasi, pendapat dan pengalaman serta
bermusyawarah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi baik masalah
keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Sebagai dasar terbentuknya Posyandu
ialah bertitik tolak dari definisi ilmu Kesehatan Masyarakat menurut Winslow, yang
mana disebutkan bahwa diharapkan masyarakat itu berusia untuk dapat
menanggulangi kesehatannya sendiri. Seterusnya disebutkan pula bahwa terciptanya
kesehatan yang optimal bagi masyarakat ialah dengan adanya peran serta dari
masyarakat secara teratur' dan berkesinambungan. Dari penjelasan tersebut diatas
terlihat bahwa wadah yang paling tepat untuk peran serta masyarakat tersebut ialah
"Posyandu'"
II. POSYANDU
1. Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam
pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh
masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan
teknis dari petugas kesehatan dan keluarga. berencana yang mempunyai nilai
strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Yang dimaksud
dengan nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini
yaitu dalam peningkat mutu manusia masa yang akan datang dan akibat dari
proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3 intervensi yaitu :
1. Pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk
menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai
usia balita.
2. Pembinaan perkembangan anak (Child Development) yang ditujukan untuk
membina tumbuh/kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental
sehingga siap menjadi tenaga kerja tangguh.
3. Pembinaan kemampuan kerja (Employment) yang dimaksud untuk
memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan
bangsa dan negara.
Intervensi 1 dan 2 dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan sedikit
bantuan dan pengarahan dari petugas penyelenggara dan pengembangan Posyandu
merupakan strategi yang tepat untuk intervensi ini. Intervensi ke 3 perlu
dipersiapkan dengan memperhatikan aspek-aspek Poleksesbud.
2. Dasar Pelaksanaan :
Surat Keputusan Bersama: Mendagri/Menkes/BKKBN. Masing-masing No.23
tahun 1985. 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, 1I2/HK-011/ A/1985 tentang
penyelenggaraan Posyandu yaitu :
1. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk menyelenggarakan
Posyandu dalam lingkup LKMD dan PKK.
2. Mengembangkan peran serta masyarakat dalarn meningkatkan fungsi
Posyandu serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam program
– program pembangunan masyarakat desa
3. Meningkatkan fungsi dan peranan LKMD PKK dan mengutamakan
peranan kader pembangunan.
4. Melaksanakan pembentukan Posyandu di wilayah/di daerah masing-
masing dari melaksanakan pelayanan paripurna sesuai petunjuk
Depkes dan BKKBN.
5. Undang-undang no. 23 tahun 1992 pasal 66 , dana sehat sebagai cara
penyelenggaraan dan pengelolaan pemeliharaan kesehatan secara
paripurna.
3. Tujuan penyelenggara Posyandu.
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu
Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB Berta kegiatan lainnya
yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera,
Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga
Sejahtera.
4. Pengelola Posyandu.
a. Sesuai Inmendagri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan mutu
Posyandu ditingkat desa kelurahan sebagai berikut :
1. Penanggungjawab umum :
Ketua Umum LKMD (Kades/Lurah).
2. Penggungjawab operasional, Ketua I LKMD (Tokoh Masyarakat)
3. Ketua Pelaksana : Ketua II LKMD/Ketua Seksi 10 LKMD ( Ketua
Tim Penggerak PKK).
4. Sekretaris : Ketua Seksi 7 LKMD
5. Pelaksana: Kader PKK, yang dibantu Petugas KB-Kes.
b. Pokjanal Posyandu
Pokjanal posyandu yang dibentuk disemua tingkatan pemerintahan terdiri dari
unsur Instansi dan Lembaga terkait secara langsung dalam pembinaan Posyandu
yaitu :
1. Tingkat Propinsi :
2 Tingkat Kab/Kodya :
3 Tingkat Kecamatan :
- BKKBN
- PMD (Pembinaan Masyar3kat Desa)
- Bappeda
- Tim Penggerak PKK
- d.l.l
- Kantor Depkes/Kantor Dinkes
- BKKBN
- PMD
- Bappeda
- d.I.I
• Tingkat Pembina LKMD Kec ( puskesmas, Pembina
petugas Lapangan, KB, Kaur Bang (Kepala Urusan
Pembangunan)
• KPD (Kader Pembangunan Desa)
4 Pokjanal Posyandu bertugas :
• Menyiapkan data dan kelompok sasaran serta cakupan program.
• Menyiapkan kader.
• Menganalisis masalah dan menetapkan aIternatif pemecahan masalah.
• Menyusunan rencana.
• Melakukan pemantauan dan bimbingan.
• Menginformasikan masalah kepada instansi/lembaga terkait.
• Melaporkan kegiatan kepada Ketua Harian Tim Pembina LKMD.
5. Kegiatan Pokok Posyandu :
1. KIA
2. KB
3. lmunisasi.
4. Gizi.
5. Penggulangan Diare.
6. Pembentukan Posyandu.
a. Langkah – langkah pembentukan :
1) Pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan.
2) Survey mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan
teknis unsur kesehatan dan KB .
3) Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survey mawas diri,
sarana dan prasarana posyandu, biaya posyandu
4) Pemilihan kader Posyandu.
5) Pelatihan kader Posyandu.
6) Pembinaan.
b. Kriteria pembentukan Pos syandu.
Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai
sedangkan satu Posyandu melayani 100 balita.
c. Kriteria kader Posyandu :
1) Dapat membaca dan menulis.
2) Berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan.
3) Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.
4) Mempunyai waktu yang cukup.
5) Bertempat tinggal di wilayah Posyandu.
6) Berpenampilan ramah dan simpatik.
7) Diterima masyarakat setempat.
7. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.
a. Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh LKMD, Kader, Tim
Penggerak PKK Desa/Kelurahan serta petugas kesehatan dari KB. Pada hari
buka Posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 (lima) meja
yaitu :
Meja I : Pendaftaran.
Meja II
Meja III
Meja IV
Meja V
: Penimbangan
: Pengisian KMS
: Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS.
: Pelayanan KB Kes :
Imunisasi
Pemberian vitamin A Dosis Tinggi berupa
obat
tetes ke mulut tiap Februari dan Agustus.
Pembagian pil atau kondom
Pengobatan ringan.
Kosultasi KB-Kes.
Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan Meja V
merupakan meja pelayanan paramedis (Jurim, Bindes, perawat dan petugas
KB).
b. Sasaran Posyandu :
• Bayi/Balita.
• Ibu hamil/ibu menyusui.
• WUS dan PUS.
Peserta Posyandu mendapat pelayanan meliputi :
1) Kesehatan ibu dan anak :
• Pemberian pil tambah darah (ibu hamil)
• Pemberian vitamin A dosis tinggi ( bulan vitamin A pada bulan Februarii
dan Agustus)
• PMT
• lmunisasi.
• Penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan balita
melalui pertambahan berat badan setiap bulan. Keberhasilan program
terlihat melalui grafik pada kartu KMS setiap bulan.
2) Keluarga berencana, pembagian Pil KB dan Kondom.
3) Pemberian Oralit dan pengobatan.
4) Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai
permasalahan dilaksanakan oleh kader PKK melalui meja IV dengan
materi dasar dari KMS alita dan ibu hamil. Keberhasilan Posyandu
tergambar melalui cakupan SKDN
S : Semua baita diwilayah kerja Posyandu.
K : Semua balita yang memiliki KMS.
D : Balita yang ditimbang.
N : Balita yang naik berat badannya.
Keberhasilan Posyandu berdasarkan :
1 ) D
--- Baik/kurangnya peran serta masyarakat.
S
2) N
----- Berhasil tidaknyaProgram posyandu
D
Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh Kader PKK sedangkan meja
V merupakan meja pelayanan para medis (Jurim, Bindes, Perawat clan
Petugas KB)
c. Dana.
Dana pelaksanaan Posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui
gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa
lainnya serta sumbangan dari donatur yang tidak mengikat yang
dihimpunan melalui kegiatan Dana Sehat.
III SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
Sistem informasi Posyandu adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan
informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi
pengelola Posyandu. OLeh sebab itu Sistem Informasi Posyandu merupakan bagian
penting dari pembinaan Posyandu secara keseluruhan. Konkritnya, pembinaan akan
lebih terarah apabila di dasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan aktual.
Dengan kata lain pembinaan merupakan jalan keluar dari permasalahan yang
dihadapi karena didasarkan pada informasi yang tepat, baik dalam lingkup terbatas
maupun lingkup yang lebih luas.
Mekanisme Operagional SIP :
1) Penggung jawab Sistem Informasi Posyandu adalah Pokjanal Posyandu di
Propinsi dan Dati II di tingkat kecamatan adalah Tim Pembina
LKMD/Kelurahan berkoordinasi dengan LKMD Seksi 10.
2) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas tersediannya data dan informasi
Posyandu.
3) Pengumpul data dan informaosi adalah Tim Penggerak PKK dan LKMD dengan
menggunakan instrumen :
a. Catatan ibu hamil, kelahiran /kematian dan nifas oleh ketua kelompok
Dasa Wisma (kader PKK) .
b. Register bayi dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
c. Register anak balita dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
d. Register WUS- PUS alam wilayah ketiga Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
e. Register Ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d
Desember.
f. Data pengunjung petugas Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan
kematian ibu hamil melahirkan dan nifas.
g. Data hasil kegiatan Posyandu.
Catatan :
1. Instrumen/format SIP diatas oleh kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari
petugas kesehatan/PLKB
2. LKMD clan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam hal :
• Menghimpun Idata daJl informasi dari seluruh Posyandu yang ada dalam
wilayah desa/kelurahan.
• Menyimpulkan seluruh data dan informasi.
• Menyusun data dan informasi sebagai bahan pertemuan ditingkat kecamatan
(Rakorbang).
3. Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan (Puskesmas, PPLKB, Kaurbang) mengambil
data dari desa untuk dianalisis dan kemudian menjadi bahan rakor Posyandu di
tingkat kecamatan.
4. Hasil analisis digunakan sebagai bahan menyusunan rencana pembinaan.
Masalah-masalah yang dapat diatasi oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan segera
diambil langkah pemecahannya sedangkan yang tidak dapat dipecahkan
dilaporkan ke tingkat Kabupaten/Kotamadya sebagai bahan Rakorbang Tingkat ll.
IV. JENJANG POSYANDU MENURUT “KONSEP ARRIF” dikelompokkan
menjadi 4 :
1. Posyandu Pratama (warna merah) :
• belum mantap.
• kegiatan belum rutin.
• kader terbatas.
2. Posyandu Madya (warna kuning) :
• kegiatan lebih teratur
• Jumlah kader 5 orang
3. Posyandu Purnama (Warna hijau) :
• kegiatan sudah teratur.
• cakupan program/kegiatannya baik.
• jumlah kader 5 orang
• mempunyai program tambahan
4. Posyandu Mandiri (warna biru) :
• kegiatan secara terahir dan mantap
• cakupan program/kegiatan baik.
• memiliki Dana Sehat dan JPKM yang mantap.
Dari konsep diatas, dapat disimpulkan beberapa indikator sebagai penentu jenjang
antar strata Posyandu adalah :
1. Jumlah buka Posyandu pertahun.
2. Jumlah kader yang bertugas.
3. Cakupan kegiatan.
4. Program tambahan.
5. Dana sehat/JPKM.
Posyandu akan mencapai strata Posyandu Mandiri sangat tergantung kepada
kemampuan, keterampilan diiringi rasa memiliki serta tanggungjawab kader PKK,
LKMD sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemakai dari pendukung
Posyandu.
KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA POSYANDU
DASAR
Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi
Kesehatan, pendidikan dan ekonomi merupakan tiga serangkai yang berpengaruh terhadap kualitas hidup sumberdaya manusia.
Upaya preventif dan promotif, pemberdayaan keluarga & masyarakat, salah satu prioritas dalam RPJM 2004 – 2009 Bidang Kesehatan
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
MASALAH YANG ADA DI POSYANDU
Peralatan yang tidak memadai.
Tidak memiliki tempat pelayanan yang layak dan pembinaan terhadap Posyandu masih belum merata.
Belum memiliki jumlah kader yang cukup bila dibandingkan dengan jumlah sasaran dan hanya 30% kader yang telah terlatih.
Kader belum mampu mandiri
Penghargaan terhadap kader masih rendah.
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN POSYANDU
1. Kebutuhan untuk mengembangkan kelembagaan
2. Kebutuhan untuk pengadaan sarana pelayanan
3. Kebutuhan untuk melestarikan tenaga / kader yang memberi pelayanan
4. Kebutuhan dana untuk operasional.
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
1. PERDA
2. SK Bupati - Camat - Kepala Desa
3. SE Bupati - Camat - Kepala Desa
4. Pokjanal Kabupaten - Kecamatan - Desa = Pembina
5. LPP di desa = Mendukung pendanaan masyarakat
6. BPD
7. TP - PKK = Desa - Dukuh - RW – RT
KEBUTUHAN SARANA
1. Sarana pelayanan kesehatan
1. Timbangan
- Tripot
- Keranjang timbang
- Timbangan bayi
2. KMS
- Buku KIA
- Register penimbangan
3. Paket pertolongan gizi
- Vit. A - Fe - Capsul beryodium
4. Vaksin
2. Sarana pelayanan penyuluhan
1. Buku Pegangan Kader
2. Lembar balik
3. Buku saku kader posyandu
4. Leaflet
5. Poster
6. Tas kader
7. Papan flipt chart, kertas, spidol, jepitan
8. APE
9. Spanduk, umbul-umbul
10. Tape, kaset, panggung boneka
11. Peralatan makan untuk PMT penyuluhan.
2. Sarana administrasi
1. Buku cacatan hasil kegiatan
2. Visualisasi data hasil kegiatan
3. Arsip laporan
4. Buku kegiatan kader posyan
4. Mebelair
1. Meja, kursi, tikar , dll
2. Ruangan, papan nama
3. MCK, halaman, Toga, pemanfaatan pekarangan lingkungan PHBS
5. Tempat pelayanan
6. Sarana pendukung ( lingkungan )
KEBUTUHAN UNTUK MELESTARIKAN TENAGA / KADER YANG MEMBERI PELAYANAN
1. Pelatihan dan refresing
2. Kontak antar kader
3. Pembinan pasca pelayanan oleh : Tim Pokjanal, Bidan di desa
4. Penghargaan yang bisa diberikan utk kader
- Bantuan transport
- Piagam penghargan
- Seragam
- Kartu sehat
- Bingkisan hari raya
- Koperasi simpan pinjam
V. PEMBINAAN KFSEJAHfERAAN KELUARGA
1. PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan
wanita sebagai motor penggerakan untuk membangun keluarga sebagai unit atau
kelompok terkecil dalam masyarakat dan bertujuan membantu pemerintah untuk
ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga
yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga yang dapat menikmati
keselamatan, ketenangan dan ketentraman hidup lahir dan bathin (keluarga
sejahtera).
2. Untuk terlaksanya kegiatan PKK, maka sesuai Keputusan Mendagri No. 28 tahun
1984 tanggal 4 April, disemua tingkatan pemerintahan dibentuk Tim penggerak
PKK dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
• Ketua, Wakil Ketua
• Sekretaris, Wakil Sekretaris.
• Bendara Wakil Bendahara
• Ketua Pokja I dan anggota
• Ketua Pokja II dan anggota.
• Ketua Pokja III dan anggota.
• Ketua Pokja IV dan anggota.
Sebagai Ketua disemua tingkatan dijabat secara funsional oleh istri Kepala
Pemerintahan Daerah setempat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan sedangkan
yang menjadi Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara clan anggota adalah dari tokoh
masyarakat setempat.
3. Program P.K.K.
Dalam melaksanakan kegiatan Tim Penggerak PKK memiliki 10 program pokok
PKK sebagai berikut :
1. Penghayatan dan l Pengamanan Pancasila.
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang.
5. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan.
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
9. Kelestarian lingkungan hidup.
10. Perencanaan sehat.
Program tersebut bukan urut-urutan tetapi program yang satu terkait dengan
program yang lain dan setiap program dapat berkembang sesuai kemajuan
perkembangan pembangunan daerah setempat sehingga 10 program pokok
dapat menjadi berbagai kegiatan.
4. Sepuluh (10) program pokok PKK tertuang ke dalam 4 (empat) kelompok kerja
(Pokja) yaitu :
1. Kelompok kerja I (Pokja I) membidangi :
• Penghayatan Pengamalan Pancasila
• Gotong royong.
2. Kelompok Kerja (Pokja II) membidangi
• Pendidikan dan keterampilan.
• Pengembangan kehidupan berkoperasi.
3. Kelompok Kerja (Pokja I) membidangi :
• Sandang
• Pangan
• Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
4. Kelompok KerjaIV (Pokja IV) membidangi :
• Kesehatan.
• Kelestarian lingkungan hidup.
• Perencanaan sehat.
Secara khusus Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan posyandu bersama dengan kader PKK khusus Posyandu serta LKMD
seksi7.
Damping adanya Tim Penggerak PKK DesaIKelurahan terdapat pula kelompok
PKK didusun/lingkungan dan kelompok Dasa Wisma terdiri dari 10 s/d 20 Kepala
Keluarga yang ketuanya diangkat dari salah seorang dari 10 atau 20 KK tersebut
yang bertugas dalam melaksanakan dan membina kegiatan program Pokok PKK dan
pengembangannya dicatat dalam 3 (tiga) buku catatan ketua Kelompok Dasa
Wisma yaitu :
1. Buku catatan keluarga mencatat data keluarga secara lengkap.
2. Buku catatan kegiatan keluarga mencatat kegiatan kehidupan keluarga.
3. Buku catatan kelahiran dan kamatian bayi, ibu hamil, ibu meneteki (buteki) dan
ibu nifas.
Ketiga buku catalan kelompok Dasa Wisma merupakan salah satu format SIP.
VI. LKMD
LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang merupakan wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu
Kepdes/Lurah dan memiliki 10 seksi dimana yang berhubungan langsung dengan
KB-Kes, Posyandu adalah seksi ke 7 (seksi kesehatan, kependudukan dan
Keluarga Berencana), selain itu adalah seksi ke 10 (seksi PKK dengan 10
program Pokok PKK, dimana antara lain dari 10 program pokok PKK adalah
program 7 yaitu kesehatan yang bertanggung jawab terhadap operasional adalah
Ketua I LKMD sedangkan pelaksana (operasional) adalah Ketua II LKMD (Ketua
Tim Penggerak PKK). Dengan demikian kegiatan Posyandu berada dalarn lingkup
LKMD dan PKK juga merupakan salah satu seksi dalam LKMD yaitu seksi ke 10.
Keberhasilan Posyandu merupakan cermin pre stasi LKMD melalui D/S (peran
serta masyarakat) sedangkan keberhasilan program tergambar melalui N/D
daalm balok SKDN.
VII. KESIMPULAN.
1. Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu yang mengandung
makna: uatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan
masyarakat oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk
pengembangan sumber daya manusia sejak dini.
2. Tujuan Posyandu untuk menurunkan AKB/AKI, membudayakan NKKBS dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kegiatan KB-Kes
serta kegiatan pembangunan lainnya untuk mencapai keluafga sejahtera .
3. Kegiatan Pokok Posyandu mencakup Program KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan
Penanggulangan Diare.
4. SIP (Sistem Informasi Posyandu) adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan
informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi
pengelola Posyandu.
5. Posyandu mandiri merupakan Posyandu percontohan terbaik dengan ciri sebagai
berikut :
• Kegiatan secara teratur dan mantap.
• Cakupan program/kegiatan baik.
• Mempunyai program tambahan.
• Memiliki dana sehat dan JPKM yang mantap.
LKMD dan PKK merupakan lembaga masyarakat yang merupakan wadah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi Kades/lurah untuk tercapainya
masyarakat sehat dan sejahtera
KEPUSTAKAAN
Anas, Syarial R, Pelaksanan Posyandu di Tingkat II Kotamadya Medan, disajikan
pada "Temu Karya LKMD Propinsi Sumatera Utara", Medan, 1998.
Departemen Dalam Negeri: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 0 Tahun 1990.
Tentang Peningkatan Pembinaan mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
Jakarta, 1990.
Eacang, I, Ilmu kesehatan Masyarakat, Bandung, Penerbit Alumni,1986.
Kanwil Depkes RI Propinssi Sumatera Utara: Mekanisme Operasional Sistem
Informasi Posyandu (SIP), disajikan pada Temu Karya Tim Pembina LKMD,
Tingkat Propinsi Sumatera Utara, Dalam Rangka Peningkatan Mutu Posyandu
Pada Tanggal 5-6 Desember 1996 di Bina Graha Pemdasu Medan, Medan 1996.
Tim Pengerak PKK Pusat dan Direktorat Jendral PMD : Posyandu dan
Perkembangan, Jakarta,1993.
Tim Penggerak PKK Pusat : Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional IV PKK, 11-14
Februari di Jakarta, Jakarta, 1993.
Tim Pengerak PKK Pusat: Hasil Rumusan Lokakarya Nasional Peningkatan Mutu
Posyandu di Jakarta, 30 Oktober -1 Nopember 1996, Jakarta, 1996.
9
KODE PUSKESMAS
no Kode Nama Puskesmas Alamat Kecamatan
1 6101010101 SELAKAU Jl. Raya Sei Nyirih Selakau
2 6101020101 SEBANGKAU Jl. Moch. Sohor Pemangkat
3 6101020102 PEMANGKAT Jl. Moch. Hambal Pemangkat
4 6101020103 SEMPARUK Desa Semparuk Pemangkat
5 6101030101 T E B A S Desa Tebas Kuasa Tebas
6 6101030102 SEGARAU PARIT Desa Sangarau Parit Tebas
7 6101040101 SAMBAS DALAM KAUM Jl. Istana Sambas 79162 Sambas
8 6101040102 SATAI SP. C Trans SPC Satal 79104 Sambas
9 6101040103 SEMBERANG Desa Sumber Harapan 79162 Sambas
10 6101040104 SEBAWI Desa Sebawi Sambas
11 6101050101 SENTEBANG Jl. Stadiun No. 49 Jawai
12 6101050102 MATANG SURI Jl. M.Bachril Tayeb No. 278 Jawai
13 6101060101 SEKURA Jl. Kesehatan Teluk Keramat
14 6101060102 SIMPANG EMPAT Desa Simpang Empat Teluk Keramat
15 6101060103 GALING Desa galing Teluk Keramat
16 6101070101 SEJANGKUNG Jl. Raya Sejangkung 79163 Sejangkung
17 6101080101 SAJINGAN BESAR Sajingan Besar
18 6101090101 P A L O H Desa Liku Paloh
19 Blm ada no PIMPINAN Jln Pasandha Bhakti Teluk keramat
20 Blm ada no SUNGAI BARU Teluk Keramat
21 Blm ada no SAJAD Sajad
22 Blm ada no SALATIGA Salatiga
23 Blm ada no SELAKAU TIMUR Selakau Timur
24 Blm ada no SUBAH Subah
25 Blm ada no SUNGAI KELAMBU Tebas
26 Blm ada no TEKARANG Tekarang
________________________________________
Prev 1 2
Next
home
Di Propinsi Kalimantan Barat terdata sebanyak 190 Puskesmas
________________________________________
Kode Nama Puskesmas Alamat Kecamatan
6106020101 MANIS MATA Desa Manis Mata Manis Mata
6106030101 MARAU Desa Sukaraja Marau
6106040101 R I A M Desa Periangan Jelai Hulu
6106050101 TUMBANG TITI Desa Tumbang Titi Tumbang Titi
6106060101 TUAN-TUAN Jl. R.A. Hakim No, 114 Matan Hilir Selatan
6106060102 SEI BESAR Jl. Ketapang Sukadana Matan Hilir Selatan
6106060103 PESAGUAN Desa Pesaguan Kanan Matan Hilir Selatan
6106070101 JL. KEDONDONG Jl. Haji Murni Matan Hilir Utara
6106070102 MULIA BARU Jl. P.Bandala No. 05 Matan Hilir Utara
6106070103 SUKA BANGUN Jl. Gajah Mada No. 43 Matan Hilir Utara
6106070104 SEI AWAN KIRI Jl. Ketapang Sukadana Matan Hilir Utara
6106070105 TANJUNGPURA Desa Tanjung Pura Matan Hilit Utara
6106070106 KUALA SATONG Jl. Ketapang Sukadana Matan Hilir Utara
6106080101 SIDUK Jl. Ketapang Sukadana Sukadana
6106080102 SUKADANA Jl. Bhayangkara No. 28 Sukadana
6106090101 NANGA TAYAP Desa Nanga Nayap Nanga Tayap
6106100101 SANDAI Jl. Nusantara No. 4 Sandai
6106110101 SUNGAI LAUR Jl. Trans Kalimantan Sungai Laur
6106120101 SIMPANG DUA Desa Semadand Kiri Simpang Hulu
6106120102 BALAI BERKUAK Jl. Trans Kalimantan Simpang Hulu
6106130101 TELOK MELANO Jl. Kesehatan No. 10 Simpang Hilir
6106140101 TELOK BATANG Jl. Raya Ketapang Tl . Bawang Teluk Batang
6106140102 TELAGA ARUM Desa Telaga Arum Teluk Batang
6106150101 TANJUNG SATAI Desa Tanjung Satai Pulau Maya/Karimata
6107010101 SOKAN Desa Nanga Sokan, 78675 Sokan
6107020101 KOTA BARU Desa Sukamaju, Kota Baru 78674 Tanah Pinoh
6107030101 NANGA SAYAN Desa Na. Sayan 78673 Sayan
6107040101 NANGA ELLA Jl. Demang Muntar, Ella 78681 Ella Hilir
6107050101 MENUKUNG Jl. Olah Raga Menukung Menukung
6107060101 SERAWAI Jl. Asa Jentra 8, Serawai, 78683 Serawai
6107070101 KEMANGAI Desa Kemangai, 78673 Ambalau
6107080101 PEMUAR Jl. P. Kuning, Tebidah 78694 Kayan Hulu
6107080102 PEMUAR Jl. P. Kuning Tebidah 78671 Kayan Hulu
6107100101 PINOH Jl. Pelita Pemuar, 78671 Belimbing
6107100102 NANGA MAU Desa Na. Mau 78671 Belimbing
6107110101 SEPAUK Jl. Dr. Sudarso, Sepauk 78662 Sepauk
6107120101 TEMPUNAK Jl. Parbu Cakra, Tempuak 78652 Tempunak
6107130101 PANDAN JAYA Desa Merarai I, Sintang Sei Tebelian
6107140101 SUNGAI DURIAN Jl. MT Haryono, Sintang Sintang
6107140102 TANJUNG PURI Jl. Diponegoro, 78611 Sintang
6107150101 DEDAI Jl. H. Ali Dedai 78691 Dedai
6107150102 EMPARU Desa Emparu, 78691 Dedai
6107150103 JETAK Jl. Pajajaran Jetak 78691 Dedai
6107160101 TEBIDAH Desa Na Mau 78693 Kayan Hilir
6107170101 LEBANG Kelam Permai
6107180101 MENSIKU Desa Binjai Baru 78651 Binjai Hulu
6107190101 SERANGAS Desa Kenuak , Serangas 78653 Ketungau Hilir
6107200101 MERAKAI Jl. Siliwangi. Merekali 78653 Ketungau Tengah
6107210101 KETUNGAU Jl. Mangga, Ketungau 78652 Ketungau Hulu
6107210102 SENANING Jl. Bayang Senaning, 78654 Ketungau Hulu
6108010101 NANGA SILAT Nanga Silat - 78773 Silat Hilir
6108020101 NANGA DANGKAN Nanga Dangkan - 78774 SIlat Hulu
6108030101 NANGA TEPUAI Nanga Tepuai - 78764 Hulu Gurung
6108040101 NANGA SURUK Nanga Suruk - 78762 Bunut Hulu
6108060101 B I K A Bika - 78753 Mandai
6108070101 NANGA KALIS Nanga Kalis - 78753 Kalis
6108090101 NANGA EMBALOH Nanga Embaloh - 78754 Embaloh Hilir
6108100101 NANGA BUNUT Nanga Bunut - 78761 Bunut Hilir
6108120101 RIAM PANJANG Riam Panjang - 78764 Batu Datu
6108140101 SELIMBAU Selimbau - 78765 Selimbau
6108150101 NANGA SUHAIT Nanga Suhai - 78771 Suhaid
6108150102 JONGKONG Jongkong - 78763 Jongkong
6108160101 SEJIRAM Sejiram 78772 Seberuang
6108170101 SEMITAU Semitau - 78771 Semitau
6108180101 NANGA KANTUK Nanga Kantuk 78768 Empanang
6108190101 SEI ANTU Sei Antu - 78768 Puring Kencana
6108200101 BADAU Badau 78/767 Badau
6108210101 LANJAK Lanjak 78766 Batang Lupar
6108220101 BENUA MARTINUS Benua Martinus - 78755 Embaloh Hulu
6108230101 PUTUSSIBAU Jl. Jembatan Pelita Kedamin Putusibau
6171010101 KP. BANGKA Jl. Imam Bonjol Gg. Busri Pontianak Selatan
6171010102 GANG SEHAT Jl. Tani Makmur Pontianak Selatan
6171010103 PURNAMA Jl. Purnama I Pontianak Selatan
6171020101 KP. DALAM Jl. Tanjung Raya II Pontianak Timur
6171020102 PARIT MAYOR Jl. Merais Pontianak Timur
6171020103 TANJUNG HULU Jl. Ya'sabran Pontianak Timur
6171020104 BANJAR SERASAN Jl. Tanjung Harapan Pontianak Timur
6171030101 PERUMNAS I Jl. M.Yusuf Perumnas I Pontianak Barat
6171030102 JEND. URIP Jl. Jend. Urip Pontianak Barat
6171030103 KOM. YOS SUDARSO Jl. Yos Sudarso/Apel Pontianak Barat
6171030104 PAL. V PONTIANAK Jl. Husen Hamzah Pontianak Barat
6171030105 PAL TIGA Jl. H.J. Rais A. Rahman Pontianak Barat
6171030106 ALI ANYANG Jl. Ali Anyang No. 121 Pontianak Barat
6171030107 KARYA MULIA Jl. Ampera Pontianak Barat
6171030108 PERUMNAS II Komp. Perumnas II Pontianak Barat
6171040101 SIANTAN HULU Jl. Parit Pangean Pontianak Utara
6171040102 SIANTAN TENGAH Jl. Selat Sumba Pontianak Utara
6171040103 SIANTAN HILIR Jl. Khatulistiwa No.46 Pontianak Utara
6171040104 KHATULISTIWA Jl. Khatulistiwa No.485 Pontianak Utara
6171040105 TELAGA BIRU Jl. 28 Oktober 78241 Pontianak Utara
________________________________________
1 6101010101 SELAKAU Jl. Raya Sei Nyirih Selakau
2 6101020101 SEBANGKAU Jl. Moch. Sohor Pemangkat
3 6101020102 PEMANGKAT Jl. Moch. Hambal Pemangkat
4 6101020103 SEMPARUK Desa Semparuk Pemangkat
5 6101030101 T E B A S Desa Tebas Kuasa Tebas
6 6101030102 SEGARAU PARIT Desa Sangarau Parit Tebas
7 6101040101 SAMBAS DALAM KAUM Jl. Istana Sambas 79162 Sambas
8 6101040102 SATAI SP. C Trans SPC Satal 79104 Sambas
9 6101040103 SEMBERANG Desa Sumber Harapan 79162 Sambas
10 6101040104 SEBAWI Desa Sebawi Sambas
11 6101050101 SENTEBANG Jl. Stadiun No. 49 Jawai
12 6101050102 MATANG SURI Jl. M.Bachril Tayeb No. 278 Jawai
13 6101060101 SEKURA Jl. Kesehatan Teluk Keramat
14 6101060102 SIMPANG EMPAT Desa Simpang Empat Teluk Keramat
15 6101060103 GALING Desa galing Teluk Keramat
16 6101070101 SEJANGKUNG Jl. Raya Sejangkung 79163 Sejangkung
17 6101080101 SAJINGAN BESAR Sajingan Besar
18 6101090101 P A L O H Desa Liku Paloh
19 Blm ada no PIMPINAN Jln Pasandha Bhakti Teluk keramat
20 Blm ada no SUNGAI BARU Teluk Keramat
21 Blm ada no SAJAD Sajad
22 Blm ada no SALATIGA Salatiga
23 Blm ada no SELAKAU TIMUR Selakau Timur
24 Blm ada no SUBAH Subah
25 Blm ada no SUNGAI KELAMBU Tebas
26 Blm ada no TEKARANG Tekarang
________________________________________
Prev 1 2
Next
home
Di Propinsi Kalimantan Barat terdata sebanyak 190 Puskesmas
________________________________________
Kode Nama Puskesmas Alamat Kecamatan
6106020101 MANIS MATA Desa Manis Mata Manis Mata
6106030101 MARAU Desa Sukaraja Marau
6106040101 R I A M Desa Periangan Jelai Hulu
6106050101 TUMBANG TITI Desa Tumbang Titi Tumbang Titi
6106060101 TUAN-TUAN Jl. R.A. Hakim No, 114 Matan Hilir Selatan
6106060102 SEI BESAR Jl. Ketapang Sukadana Matan Hilir Selatan
6106060103 PESAGUAN Desa Pesaguan Kanan Matan Hilir Selatan
6106070101 JL. KEDONDONG Jl. Haji Murni Matan Hilir Utara
6106070102 MULIA BARU Jl. P.Bandala No. 05 Matan Hilir Utara
6106070103 SUKA BANGUN Jl. Gajah Mada No. 43 Matan Hilir Utara
6106070104 SEI AWAN KIRI Jl. Ketapang Sukadana Matan Hilir Utara
6106070105 TANJUNGPURA Desa Tanjung Pura Matan Hilit Utara
6106070106 KUALA SATONG Jl. Ketapang Sukadana Matan Hilir Utara
6106080101 SIDUK Jl. Ketapang Sukadana Sukadana
6106080102 SUKADANA Jl. Bhayangkara No. 28 Sukadana
6106090101 NANGA TAYAP Desa Nanga Nayap Nanga Tayap
6106100101 SANDAI Jl. Nusantara No. 4 Sandai
6106110101 SUNGAI LAUR Jl. Trans Kalimantan Sungai Laur
6106120101 SIMPANG DUA Desa Semadand Kiri Simpang Hulu
6106120102 BALAI BERKUAK Jl. Trans Kalimantan Simpang Hulu
6106130101 TELOK MELANO Jl. Kesehatan No. 10 Simpang Hilir
6106140101 TELOK BATANG Jl. Raya Ketapang Tl . Bawang Teluk Batang
6106140102 TELAGA ARUM Desa Telaga Arum Teluk Batang
6106150101 TANJUNG SATAI Desa Tanjung Satai Pulau Maya/Karimata
6107010101 SOKAN Desa Nanga Sokan, 78675 Sokan
6107020101 KOTA BARU Desa Sukamaju, Kota Baru 78674 Tanah Pinoh
6107030101 NANGA SAYAN Desa Na. Sayan 78673 Sayan
6107040101 NANGA ELLA Jl. Demang Muntar, Ella 78681 Ella Hilir
6107050101 MENUKUNG Jl. Olah Raga Menukung Menukung
6107060101 SERAWAI Jl. Asa Jentra 8, Serawai, 78683 Serawai
6107070101 KEMANGAI Desa Kemangai, 78673 Ambalau
6107080101 PEMUAR Jl. P. Kuning, Tebidah 78694 Kayan Hulu
6107080102 PEMUAR Jl. P. Kuning Tebidah 78671 Kayan Hulu
6107100101 PINOH Jl. Pelita Pemuar, 78671 Belimbing
6107100102 NANGA MAU Desa Na. Mau 78671 Belimbing
6107110101 SEPAUK Jl. Dr. Sudarso, Sepauk 78662 Sepauk
6107120101 TEMPUNAK Jl. Parbu Cakra, Tempuak 78652 Tempunak
6107130101 PANDAN JAYA Desa Merarai I, Sintang Sei Tebelian
6107140101 SUNGAI DURIAN Jl. MT Haryono, Sintang Sintang
6107140102 TANJUNG PURI Jl. Diponegoro, 78611 Sintang
6107150101 DEDAI Jl. H. Ali Dedai 78691 Dedai
6107150102 EMPARU Desa Emparu, 78691 Dedai
6107150103 JETAK Jl. Pajajaran Jetak 78691 Dedai
6107160101 TEBIDAH Desa Na Mau 78693 Kayan Hilir
6107170101 LEBANG Kelam Permai
6107180101 MENSIKU Desa Binjai Baru 78651 Binjai Hulu
6107190101 SERANGAS Desa Kenuak , Serangas 78653 Ketungau Hilir
6107200101 MERAKAI Jl. Siliwangi. Merekali 78653 Ketungau Tengah
6107210101 KETUNGAU Jl. Mangga, Ketungau 78652 Ketungau Hulu
6107210102 SENANING Jl. Bayang Senaning, 78654 Ketungau Hulu
6108010101 NANGA SILAT Nanga Silat - 78773 Silat Hilir
6108020101 NANGA DANGKAN Nanga Dangkan - 78774 SIlat Hulu
6108030101 NANGA TEPUAI Nanga Tepuai - 78764 Hulu Gurung
6108040101 NANGA SURUK Nanga Suruk - 78762 Bunut Hulu
6108060101 B I K A Bika - 78753 Mandai
6108070101 NANGA KALIS Nanga Kalis - 78753 Kalis
6108090101 NANGA EMBALOH Nanga Embaloh - 78754 Embaloh Hilir
6108100101 NANGA BUNUT Nanga Bunut - 78761 Bunut Hilir
6108120101 RIAM PANJANG Riam Panjang - 78764 Batu Datu
6108140101 SELIMBAU Selimbau - 78765 Selimbau
6108150101 NANGA SUHAIT Nanga Suhai - 78771 Suhaid
6108150102 JONGKONG Jongkong - 78763 Jongkong
6108160101 SEJIRAM Sejiram 78772 Seberuang
6108170101 SEMITAU Semitau - 78771 Semitau
6108180101 NANGA KANTUK Nanga Kantuk 78768 Empanang
6108190101 SEI ANTU Sei Antu - 78768 Puring Kencana
6108200101 BADAU Badau 78/767 Badau
6108210101 LANJAK Lanjak 78766 Batang Lupar
6108220101 BENUA MARTINUS Benua Martinus - 78755 Embaloh Hulu
6108230101 PUTUSSIBAU Jl. Jembatan Pelita Kedamin Putusibau
6171010101 KP. BANGKA Jl. Imam Bonjol Gg. Busri Pontianak Selatan
6171010102 GANG SEHAT Jl. Tani Makmur Pontianak Selatan
6171010103 PURNAMA Jl. Purnama I Pontianak Selatan
6171020101 KP. DALAM Jl. Tanjung Raya II Pontianak Timur
6171020102 PARIT MAYOR Jl. Merais Pontianak Timur
6171020103 TANJUNG HULU Jl. Ya'sabran Pontianak Timur
6171020104 BANJAR SERASAN Jl. Tanjung Harapan Pontianak Timur
6171030101 PERUMNAS I Jl. M.Yusuf Perumnas I Pontianak Barat
6171030102 JEND. URIP Jl. Jend. Urip Pontianak Barat
6171030103 KOM. YOS SUDARSO Jl. Yos Sudarso/Apel Pontianak Barat
6171030104 PAL. V PONTIANAK Jl. Husen Hamzah Pontianak Barat
6171030105 PAL TIGA Jl. H.J. Rais A. Rahman Pontianak Barat
6171030106 ALI ANYANG Jl. Ali Anyang No. 121 Pontianak Barat
6171030107 KARYA MULIA Jl. Ampera Pontianak Barat
6171030108 PERUMNAS II Komp. Perumnas II Pontianak Barat
6171040101 SIANTAN HULU Jl. Parit Pangean Pontianak Utara
6171040102 SIANTAN TENGAH Jl. Selat Sumba Pontianak Utara
6171040103 SIANTAN HILIR Jl. Khatulistiwa No.46 Pontianak Utara
6171040104 KHATULISTIWA Jl. Khatulistiwa No.485 Pontianak Utara
6171040105 TELAGA BIRU Jl. 28 Oktober 78241 Pontianak Utara
________________________________________
INTERNET GRATIS
http://www.Peluangusaha.110mb.com 1
Akses Internet Gratis dengan
Antena Kaleng
Author: NOESAPATI
Ebook ini dapat anda gandakan dan sebarkan kepada siapapun secara gratis,
dengan syarat anda tidak mengubah isi dari ebook ini.
hidup gue bergantung banget ama internet.
kalo mata gue melek komputer gue mesti hidup dan konek ke internet.
di kantor gue di bangkok ini punya koneksi 145Mbps ke backbone.
jadi bisa dibayangin betapa kencengnya tuh internet.
ada satu sisi buruknya, begitu gue balik ke apartemen berasa lelet banget dialup
di tempat sendiri.
gue mau langganan adsl, alas... harus term setahun minimal. sedangkan kerjaan
gue butuh pindah2 mulu. gue punya 3 lokasi kantor dan jauh satu sama lain.
biasanya gue pindah apartemen ke deket kantor mana yg gue butuh waktu
banyak kerja disitu.
cari punya cari ada satu provider wireless access internet yang punya hotspot di
banyak lokasi, salah satu hotspotnya 2 blocks away dari apartemen gue.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 2
tapi masalahnya kalo gue pake "cool laptop" gue sinyalnya kagak sampe kesana.
trus gue browse kesana kemari, dan ketemulah satu antena yang simpel dan
murah.
antenna kaleng!!!!!
nyek nyek nyek.. ini antena gak lebih dari guyonan konyol, but the most
important thing is... it works.
juga ini gue udah lakuin beberapa lama, tapi baru kali ini gue tulis, kali aja ada
yang butuh infonya gue bisa dapet pahala karena bagi2 pengalaman... ;) ting....
ini card ama kabel (pigtail) yang gue punya berikut si "cool laptop" yang setia
ikut kemana daku pergi.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 3
ini barang2 yg gue butuhin dan tools yg digunakan.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 4
bikinnya gampang, cari aja kaleng diameter 10cm panjangnya paling nggak
133mm
gue nemu kaleng coklat cocoa van houten yang pas diameternya 10cm.
gue coba habisin tuh coklat yang pada akhirnya nggak sabar dan akhirnya gue
buang isinya. hehehehehe.... males lah nambah berat badan gampang, ngurusin
yang susah setengah hidup.
gue bikin elemen dari pipa kuningan diameter 4mm, kalo gak punya boleh pake
kabel listrik biasa yg agak gede ukuran 2.5 sqmm.
solderin aja ke konektor N bulk type.
panjang elemen dari ujung ke dasar konektor adalah 1/4 lambda yakni 31mm.
trus ni kaleng gue potong panjangnya dari 145mm menjadi 133mm sesuai
dengan perhitungan di web ini http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php.
aslinya panjang kaleng ini 145mm, nyari yang pas 133mm gak ada bok..
so workaround is the best effort.
katanya si website itu kalengnya boleh diameter antara 9-11cm.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 5
jangan lupa ujung yang bekas dipotong diamankan dengan tape isolator atau
apa aja. yang penting jangan sampai bikin tangan berdarah2. masa sih demi
internet harus sampe berdarah2 kayak perang ngelawan belanda aja.
trus bolongin kaleng dengan jarak 44mm dari dasar kaleng, ingat ya bukan
ujung kaleng tapi dasar kaleng.
karena ujung kaleng ama dasar kaleng beda bbrp mm. lihat aja biasanya kaleng
dasarnya agak menjorok ke dalam sedikit.
bolongin 4 buah untuk naruh sekrup. biar gampang, lubang yang pertama
jangan bikin gede dulu, bikin asal masuk aja pin N connectornya. setelah itu
tempelin konektornya, dengan gitu kita bisa tandain lubang sesuai dengan
konektor.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 6
terakhir pasang dari luar N bulk konektor di kaleng yg telah dilubangi tadi.
nah saat2 mendebarkan tiba, ehhh gue point tuh antenna ke arah hospot
beberapa blok jauhnya dari jendela gue.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 7
walhasil dapet sinyal yg cukup, padahal sebelumnya wireless lan card gue nggak
bisa ngendus tuh signal.
konon antenna ini punya gain antara 9dBi - 11dBi sayangnya gue gak punya
instrumen buat ngukur2, lagian udah happy dengan hasil yang ada :D
then life continue as usual....
gue coba pake netstumbler http://www.netstumbler.com/downloads/
ternyata gue bisa ngelihat 7 access point di sekitar apartemen gue.
you know what...? 5 dari 7 AP nggak diprotect apapun jadi bisa konek dengan
bebas hahahaha...
kantor gw yg sekarang ada di lantai 18, bisa kelihatan jelas dari jendela
apartemen gue. jaraknya kira2 400meter. sekali gue coba wireless access point
gue taruh dekat jendela di kantor, gue pake power output standard 15dBm.
antennanya pake buatan trendnet 4dBi indoor omni.
dengan antenna kaleng gue bisa konek dengan sinyal full.
habis itu gue cabut lagi hehehehe...takut ntar ada yg ngehack ke kantor ntar gue
yang disalahin. padahal sejauh ini yang gue tahu belon ada orang thailand yg
jadi hacker seorangpun. tapi who knows, shit happened.
next gue bikin homebrew antena yang lain di blog lainnya.
Akses Internet Gratis dengan
Antena Kaleng
Author: NOESAPATI
Ebook ini dapat anda gandakan dan sebarkan kepada siapapun secara gratis,
dengan syarat anda tidak mengubah isi dari ebook ini.
hidup gue bergantung banget ama internet.
kalo mata gue melek komputer gue mesti hidup dan konek ke internet.
di kantor gue di bangkok ini punya koneksi 145Mbps ke backbone.
jadi bisa dibayangin betapa kencengnya tuh internet.
ada satu sisi buruknya, begitu gue balik ke apartemen berasa lelet banget dialup
di tempat sendiri.
gue mau langganan adsl, alas... harus term setahun minimal. sedangkan kerjaan
gue butuh pindah2 mulu. gue punya 3 lokasi kantor dan jauh satu sama lain.
biasanya gue pindah apartemen ke deket kantor mana yg gue butuh waktu
banyak kerja disitu.
cari punya cari ada satu provider wireless access internet yang punya hotspot di
banyak lokasi, salah satu hotspotnya 2 blocks away dari apartemen gue.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 2
tapi masalahnya kalo gue pake "cool laptop" gue sinyalnya kagak sampe kesana.
trus gue browse kesana kemari, dan ketemulah satu antena yang simpel dan
murah.
antenna kaleng!!!!!
nyek nyek nyek.. ini antena gak lebih dari guyonan konyol, but the most
important thing is... it works.
juga ini gue udah lakuin beberapa lama, tapi baru kali ini gue tulis, kali aja ada
yang butuh infonya gue bisa dapet pahala karena bagi2 pengalaman... ;) ting....
ini card ama kabel (pigtail) yang gue punya berikut si "cool laptop" yang setia
ikut kemana daku pergi.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 3
ini barang2 yg gue butuhin dan tools yg digunakan.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 4
bikinnya gampang, cari aja kaleng diameter 10cm panjangnya paling nggak
133mm
gue nemu kaleng coklat cocoa van houten yang pas diameternya 10cm.
gue coba habisin tuh coklat yang pada akhirnya nggak sabar dan akhirnya gue
buang isinya. hehehehehe.... males lah nambah berat badan gampang, ngurusin
yang susah setengah hidup.
gue bikin elemen dari pipa kuningan diameter 4mm, kalo gak punya boleh pake
kabel listrik biasa yg agak gede ukuran 2.5 sqmm.
solderin aja ke konektor N bulk type.
panjang elemen dari ujung ke dasar konektor adalah 1/4 lambda yakni 31mm.
trus ni kaleng gue potong panjangnya dari 145mm menjadi 133mm sesuai
dengan perhitungan di web ini http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php.
aslinya panjang kaleng ini 145mm, nyari yang pas 133mm gak ada bok..
so workaround is the best effort.
katanya si website itu kalengnya boleh diameter antara 9-11cm.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 5
jangan lupa ujung yang bekas dipotong diamankan dengan tape isolator atau
apa aja. yang penting jangan sampai bikin tangan berdarah2. masa sih demi
internet harus sampe berdarah2 kayak perang ngelawan belanda aja.
trus bolongin kaleng dengan jarak 44mm dari dasar kaleng, ingat ya bukan
ujung kaleng tapi dasar kaleng.
karena ujung kaleng ama dasar kaleng beda bbrp mm. lihat aja biasanya kaleng
dasarnya agak menjorok ke dalam sedikit.
bolongin 4 buah untuk naruh sekrup. biar gampang, lubang yang pertama
jangan bikin gede dulu, bikin asal masuk aja pin N connectornya. setelah itu
tempelin konektornya, dengan gitu kita bisa tandain lubang sesuai dengan
konektor.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 6
terakhir pasang dari luar N bulk konektor di kaleng yg telah dilubangi tadi.
nah saat2 mendebarkan tiba, ehhh gue point tuh antenna ke arah hospot
beberapa blok jauhnya dari jendela gue.
http://www.Peluangusaha.110mb.com 7
walhasil dapet sinyal yg cukup, padahal sebelumnya wireless lan card gue nggak
bisa ngendus tuh signal.
konon antenna ini punya gain antara 9dBi - 11dBi sayangnya gue gak punya
instrumen buat ngukur2, lagian udah happy dengan hasil yang ada :D
then life continue as usual....
gue coba pake netstumbler http://www.netstumbler.com/downloads/
ternyata gue bisa ngelihat 7 access point di sekitar apartemen gue.
you know what...? 5 dari 7 AP nggak diprotect apapun jadi bisa konek dengan
bebas hahahaha...
kantor gw yg sekarang ada di lantai 18, bisa kelihatan jelas dari jendela
apartemen gue. jaraknya kira2 400meter. sekali gue coba wireless access point
gue taruh dekat jendela di kantor, gue pake power output standard 15dBm.
antennanya pake buatan trendnet 4dBi indoor omni.
dengan antenna kaleng gue bisa konek dengan sinyal full.
habis itu gue cabut lagi hehehehe...takut ntar ada yg ngehack ke kantor ntar gue
yang disalahin. padahal sejauh ini yang gue tahu belon ada orang thailand yg
jadi hacker seorangpun. tapi who knows, shit happened.
next gue bikin homebrew antena yang lain di blog lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
